“Sebaiknya, sekali pun pemilih Anies ini kecewa, pilihlah di antara tiga paslon itu. Yang kira-kira dinilai kinerjanya masih bisa diharapkan untuk memperbaiki Jakarta,” ujarnya.
Daftar isi:
Ajakan KPU Kepada Masyarakat Jakarta agar Tak Golput
Meskipun gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon Paslon tengah viral, KPU mengajak masyarakat untuk memilih satu pasangan di Pilgub Jakarta. Menurut Ketua Divisi Teknis KPU Jakarta,Dody Wijaya Pilgub tersebut menjadi momentum yang cukup penting.
“Ini kesempatan momentum pasca-Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota maka masa depan Jakarta itu berada di tangan masyarakat,” kata Dody saat di kantor KPU DKI Jakarta pada Jumat, 13 September 2024.
Sementara itu, Anggota KPU DKI Jakarta Astri Megatari mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam Pilgub Jakarta 2024. Melalui gerakan ini, pihaknya berharap agar masyarakat menggunakan hak pilihnya.
“Kami yakin dan kami optimistis bahwa warga Jakarta sekarang cerdas-cerdas, kritis-kritis dan semuanya bisa menilai ketiga paslon ini dengan pikiran dan pandangan yang terbuka,” kata Astri.
Tak hanya itu saja, Astri menyebutkan bahwa seseorang yang dengan sengaja mengajak orang lain untuk golput bisa mendapatkan hukuman pidana. Meskipun demikian, masyarakat justru menganggapnya sebagai ancaman semata.
“Namun kalau kita mengajak masyarakat untuk tidak memilih, itu bisa di pidanakan,” kata Astri kepada wartawan, Jumat (13/9)
Pendapat Jubir Anies Baswedan Soal Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon Paslon
Sementara itu, Juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid menjelaskan bahwa gerakan tersebut merupakan upaya melawan keputusan elite yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Meskipun demikian, gerakan ini tidak termasuk dalam suara sah.
“Gerakan coblos semua tak bisa dipandang hanya dari kacamata sah atau tidak sahnya pemilu, tapi harus dilihat sebagai sebuah gerakan yang melawan keputusan elite yang dianggap tidak aspiratif, tidak sesuai dengan apa yang menjadi preferensi warga terkait pemilihan kepala daerah,” ujar Sahrin kepada wartawan, Jumat (13/8).
“Tentunya hal ini harus dilihat dalam kacamata politik sebagai gerakan memperjuangkan aspirasi,” tambahnya.
